TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menganugerahkan penghargaan Duta Antihoaks Jakarta Tahun 2026 kepada dua pelajar SMA di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 2 November 2026.
Kedua pelajar tersebut yakni Winda dari SMAN 68 Jakarta dan Muhammad Ibrahim Gumay dari SMAN 71 Jakarta. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong keterlibatan generasi muda dalam menciptakan ruang digital yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab.
Pramono mengatakan, pembentukan Duta Antihoaks Jakarta merupakan upaya melengkapi layanan Jala Hoaks yang sebelumnya telah dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, keterlibatan pelajar SMA diperlukan untuk memperluas gerakan melawan penyebaran informasi palsu.
"Walaupun Pemda DKI Jakarta sendiri sudah mempunyai Jala Hoaks, tetapi menganggap perlu untuk mengadakan acara Duta Antihoaks ini dengan harapan bahwa keterlibatan terutama anak-anak SMA untuk mulai berkontribusi antihoaks di Jakarta ini menjadi hal yang baik," ujar Pramono dalam keterangan yang diterima tvrinews melalui rilis resmi, Senin, 2 November 2026.
Ia menyambut positif keterlibatan pelajar sebagai bagian dari upaya menghadapi persoalan hoaks yang kini menjadi tantangan di berbagai negara. Pramono menilai, kemampuan berpikir kritis generasi muda diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.
"Acara pemberian Duta Anti Hoaks ini harapannya adalah makin melibatkan anak-anak muda untuk berpikir kritis terhadap apa yang terjadi sebenarnya," lanjutnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Pramono memberikan kesempatan kepada kedua Duta Antihoaks Jakarta 2026 tersebut untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Keduanya diharapkan dapat mempelajari secara langsung berbagai upaya penanganan hoaks.
Pramono menyebutkan, Jakarta memiliki Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi secara nasional dengan skor 56,97. Namun, capaian tersebut masih dihadapkan pada tantangan penyebaran hoaks yang masif sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
"Dan yang paling penting adalah saudara-saudara di ruangan ini semuanya sudah melalui proses panjang, menjadi orang yang diberikan tanggung jawab untuk memerangi hoaks bersama-sama," ucapnya.
Ia juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk menjalankan pemerintahan secara terbuka dan transparan, termasuk dalam penyelenggaraan program serta penggunaan anggaran. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya disinformasi mengenai kebijakan pemerintah.
"Setiap sen rupiah yang dibayarkan berupa pajak juga dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini adalah bagian transparansi yang perlu dilakukan dengan demikian gak ada abu-abunya sama sekali," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi, menjelaskan bahwa program Duta Antihoaks Jakarta 2026 untuk pertama kalinya diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Pramono Anung mengenai keterbukaan informasi sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
"Dan ini salah satunya dengan cara kita memastikan bahwa Jakarta memiliki ability untuk mengkurasi hoaks-hoaks yang terjadi," ungkap Marulina.
Marulina menjelaskan, transformasi digital menjadi salah satu fondasi dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan partisipasi masyarakat, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka.
Namun, transformasi digital juga menghadirkan tantangan bagi masyarakat, terutama dalam menerima, mengolah, dan menyebarkan informasi. Kemudahan akses informasi perlu diimbangi dengan kemampuan memverifikasi kebenaran dan membedakan fakta dari hoaks maupun disinformasi.
"Tantangannya adalah memastikan bahwa kemudahan akses terhadap informasi juga diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memeriksa kebenaran, membedakan fakta dari hoaks dan disinformasi," tegasnya.
Menurut Marulina, generasi muda mempunyai posisi strategis dalam membangun budaya digital yang sehat karena memiliki akses luas terhadap berbagai platform digital. Mereka tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai pembuat konten, pembentuk opini, dan penggerak komunikasi di lingkungan masing-masing.
"Dan melalui program Duta Anti Hoaks ini, Pemprov DKI ingin menempatkan generasi muda bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai penggerak perubahan perilaku digital masyarakat," pungkasnya.
Dalam pelaksanaannya, program Duta Antihoaks Jakarta 2026 diikuti 356 siswa dari 119 SMA Negeri di Jakarta. Setelah melalui sejumlah tahapan seleksi, terpilih 10 finalis utama, sebelum akhirnya ditetapkan dua pelajar sebagai Duta Antihoaks Jakarta 2026.
Para duta tersebut bertugas mengampanyekan literasi digital dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya budaya cek fakta. Kegiatan edukasi dilakukan melalui lingkungan sekolah, komunitas, ruang publik, hingga berbagai kanal digital.
