Stabilitas Ekonomi Jakarta Terjaga di Tahun Pertama Kepemimpinan Pramono–Rano
Penulis: Zulfikar Marikar
TVRINews, Jakarta
Satu tahun pertama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung–Rano Karno berlangsung di tengah ketidakpastian ekonomi global dan dinamika transisi Jakarta sebagai kota global pascapemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Meski menghadapi tantangan tersebut, kinerja ekonomi Jakarta dinilai tetap stabil.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Jakarta sepanjang 2025 tercatat sebesar 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional. Kontribusi Jakarta terhadap perekonomian nasional juga tetap besar, mencapai 16,61 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat Rp3.926,15 triliun, sementara atas dasar harga konstan mencapai Rp2.263,24 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, capaian tersebut menunjukkan daya tahan ekonomi Jakarta di tengah tekanan global.
“Di tengah situasi global yang tidak sepenuhnya stabil, Jakarta tetap mampu menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Ini menjadi fondasi penting bagi transformasi Jakarta sebagai kota global,” ujar Pramono dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 6 Februari 2026.
Stabilitas ekonomi juga tercermin dari inflasi daerah yang terjaga. Sepanjang 2025, inflasi Jakarta berada di angka 2,63 persen. Kondisi ini didukung pengendalian pasokan pangan serta intervensi harga komoditas strategis melalui BUMD. Selain menjaga stabilitas harga, BUMD juga memperkuat fiskal daerah dengan setoran dividen sebesar Rp774 miliar.
“Pengendalian inflasi menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Kami memastikan pasokan dan distribusi pangan tetap terjaga,”jelasnya.
Dari sisi fiskal, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2025 mencapai Rp91,86 triliun dan mencatatkan surplus Rp3,89 triliun. Surplus ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang relatif disiplin, meski tetap membuka ruang evaluasi optimalisasi belanja.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyebut surplus APBD harus dimaknai sebagai peluang untuk memperkuat program prioritas.
“Surplus bukan tujuan akhir, tetapi ruang untuk memperbaiki kualitas belanja agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,”ungkap Rano.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2025 menggelar 20 kegiatan bursa kerja dengan melibatkan sekitar 700 perusahaan dan menyerap 2.399 tenaga kerja. Hingga November 2025, tingkat pengangguran terbuka tercatat turun menjadi 6,05 persen dari 6,21 persen pada 2024.
Sementara itu, realisasi investasi di Jakarta sepanjang 2025 mencapai Rp270,9 triliun. Tingginya angka tersebut mencerminkan kepercayaan pelaku usaha terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan daerah.
“Investasi yang masuk menunjukkan bahwa Jakarta masih menjadi magnet utama dunia usaha. Ini menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan,”ucapnya.
Secara keseluruhan, tahun pertama kepemimpinan Pramono Anung–Rano Karno di sektor ekonomi menjadi fase konsolidasi. Tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan stabilitas tersebut, terutama di tengah proyeksi penurunan APBD 2026 menjadi Rp81,32 triliun, sehingga penggalian sumber-sumber pendapatan daerah alternatif menjadi agenda penting.
Editor: Redaksi TVRINews