Penulis: Nyongky Malelak
TVRINews, Kota Kupang
Sebuah tenda biru berukuran sekitar 4X6 meter dibentang di Jalan Eltari, depan kantor Gubernur NTT. Ratusan warga menumpang mobil pick up berbondong - bondong memenuhi tenda tersebut.
Selain orang dewasa, sejumlah anak kecil juga ikut dalam rombongan tersebut. Layaknya sebuah pesta wisuda, warga membawa fasilitas berupa kayu bakar, peralatan dapur, beras, sayur mayur dan lainnya. Bahkan mereka membawa sound system dengan suara yang menggelegar.
Baca Juga: Samarinda Jadi Kota Pertama Proyek Adaptasi Perubahan Iklim
Di antara rombongan tersebut, ada seorang pria mengenakan toga sambil membawa sebuah poster bertuliskan "Syukuran Wisuda".
Warga lainnya mulai sibuk menyalakan api untuk memasak. Sementara anak-anak diberi ketupat sekadar untuk menahan lapar.
Para pengendara yang melintas nampak kebingungan melihat tenda biru di jalan utama, depan kantor Gubernur. Entah siapa yang diwisuda, pejabat teras ataukah anak pejabat yang diwisuda, sehingga tenda biru pesta wisuda terbentang di depan kantor pemerintahan itu.
Tim TVRINews.com, mencoba menemui pria bertoga itu, sembari mencari tahu sebab musabab tenda biru dan dandanan wisuda yang dikenakannya.
Umbu Tamu Praing, demikian nama lengkap pria bertoga. Dia menjelaskan, kehadiran mereka bukan untuk sebuah pesta wisuda. Kehadiran mereka merupakan lanjutan aksi protes terkait klaim kepemilikan lahan Besipae oleh Pemerintah Provinsi NTT.
"Saya hadir di sini untuk bersama-sama berjuang agar hak masyarakat Besipae bisa terpenuhi," kata Umbu kepada TVRINews.com.
Baca Juga: Bea Cukai Bengkulu Musnahkan 4 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 4 Miliar
Menurut Umbu, mahasiswa memiliki tanggung jawab besar yang dititipkan oleh rakyat kecil untuk melihat persoalan yang dialami rakyat.
"Pada hari ini saya turun mengenakan toga untuk menegaskan pada mahasiswa, agar tidak menutup mata atas apa yang telah dipelajari di bangku kuliah karena itu menjadi bekal dan bermakna bagi masyarakat luas," tegasnya.
Dia berharap, pemprov NTT membuka mata, bahwa persoalan Besipae bukan soal tanah semata, tetapi persoalan kemanusiaan.
"Rumah warga Besipae sudah digusur dan tempat tinggal jauh dari kata layak. Karena itu pemerintah wajib memberikan perhatian bagi masyarakat Besipae, baik dari sisi hunian, maupun pendidikan dan ekonomi," tegas Umbu.
Kapolresta Kupang Kota, Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto, saat melakukan pengamanan, menjelaskan, pihaknya akan terus mengawal para demonstran hingga aksi mereka selesai.
"Hari ini kami menurunkan 150 personel untuk mengamankan aksi ini," kata Kombes Krisna.
Kombes Krisna mengatakan, pihaknya ingin memastikan warga yang menyampaikan aspirasi berjalan lancar dan aman.
"Saya berharap dalam penyampaian aspirasi ini warga tidak anarkis tetapi tetap menjaga keamanan dan ketertiban," tutur Kombes Krisna.
Editor: Redaktur TVRINews