Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Anggota DPRD DKI Komisi E Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Elva Farhi Qolbina, menyoroti ketidakpastian nasib penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang kerap terputus di tengah jalan. Dalam diskusi terbuka bertajuk "Touchbase amé DPRD: Rempug Longok Dapur Kebijakan Kité" di Kopikina Cikini, Jakarta Pusat, Elva mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengkaji skema Dana Abadi Pendidikan.
Menurut Elva, skema penyaluran KJMU saat ini sangat rentan terhadap perubahan alokasi anggaran tahunan, yang berbeda jauh dengan kepastian Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Elva mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa yang awalnya menerima bantuan, tiba-tiba kehilangan haknya di semester berikutnya karena alasan kuota atau pergeseran prioritas anggaran.
"Kami sudah sering sampaikan di Komisi E kepada Dinas Pendidikan, skema KJMU ini harusnya menggunakan dana abadi. Supaya penerima jelas, kalau dia kuliah 4 tahun, ya KJMU-nya harus menjamin sampai dia lulus," ujar Elva di hadapan audiens muda, Sabtu 28 Februari 2026.
Ia menambahkan, penghentian bantuan di tengah masa studi merupakan masalah serius karena memaksa mahasiswa untuk berhenti kuliah. "Kalau tiba-tiba tidak dapat, kuliahnya harus berhenti. Terus mereka mau ngapain? Akhirnya masa depan mereka tersendat," tegasnya.
Selain menyoroti skema dana abadi, Elva juga memberikan catatan kritis terkait rencana Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang ingin memperluas jangkauan KJMU hingga jenjang S2 dan S3. Elva menilai pemerintah seharusnya membereskan terlebih dahulu jaminan untuk jenjang S1 yang saat ini masih karut-marut.
"Mari kita fokus ke S1 dulu. Program S2 dan S3 itu bagus, tapi sangat segmented. Prioritas utama harusnya memastikan mereka yang sedang menempuh S1 tidak putus di tengah jalan," lanjut Elva.
Meski terus mendorong Dinas Pendidikan, Elva mengakui bahwa realisasi Dana Abadi Pendidikan ini sangat bergantung pada keputusan politik di Parlemen.
"Ini sangat bergantung pada political will. Katakanlah kami yang hadir di diskusi ini setuju, tapi apakah anggota lain juga setuju? Jika suara yang tidak setuju lebih banyak, maka program ini tidak akan jalan. Itulah pentingnya pengawalan aspirasi dari orang muda," tutupnya.
Kegiatan "Touchbase amé DPRD" ini merupakan forum interaktif yang mempertemukan anggota legislatif dengan pemuda Jakarta untuk mencari titik temu dalam pembuatan kebijakan publik agar lebih bermakna dan tepat sasaran.
Editor: Redaksi TVRINews