Penulis: Redaksi TVRINews

---

TVRINews, Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebesar hampir Rp15 triliun. Akibatnya, APBD DKI 2026 yang sebelumnya telah disetujui sebesar Rp95 triliun kini turun menjadi Rp79 triliun.

“Walaupun APBD Jakarta sebelumnya diketok Rp95 triliun, dengan pengurangan DBH hampir Rp15 triliun, maka APBD Jakarta menjadi Rp79 triliun,”ujar Pramono dalam keterangan yang dikutip, Senin, 6  Oktober 2025.

Pramono mengakui bahwa pemangkasan anggaran tersebut menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI. Untuk itu, pihaknya akan melakukan realokasi dan efisiensi anggaran, namun tetap memastikan program-program utama yang menyentuh masyarakat tidak terganggu, terutama bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Saya sudah memutuskan bahwa program KJP yang diberikan kepada 707.513 siswa tidak boleh diubah, termasuk KJMU untuk 16.979 penerima. Sementara itu, anggaran lain akan disesuaikan melalui refocusing dan efisiensi,” tegasnya.

Langkah efisiensi yang akan ditempuh Pemprov antara lain memangkas biaya perjalanan dinas, mengurangi anggaran konsumsi rapat, serta menekan belanja yang tidak menjadi prioritas utama. 

“Kita akan lakukan efisiensi menyeluruh, termasuk pengeluaran rutin seperti makan-minum dan perjalanan dinas,”jelasnya.

Selain melakukan efisiensi, Pramono juga meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan pendapatan daerah. Ia menegaskan bahwa era penggunaan dana besar tanpa pengawasan ketat telah berakhir.

“BUMD harus putar otak. Sekarang bukan zamannya lagi mengandalkan dana besar tanpa pengawalan. Kami akan kawal setiap rupiah dengan ketat,” ujar Pramono.

Meski potongan DBH yang diterima Jakarta menjadi yang terbesar di Indonesia, Pramono menegaskan hal itu tidak boleh menjadi penghalang dalam menjalankan program pembangunan. Ia juga mendorong agar setiap proyek besar ke depan dijalankan melalui skema pembiayaan kreatif atau kemitraan publik-swasta (partnership), bukan lagi sepenuhnya dari APBD.

“Misalnya untuk pembangunan interkoneksi di kawasan Dukuh Atas yang sudah kami setujui bersama Kementerian Perhubungan, tetap akan dilanjutkan, tapi mekanismenya melalui kemitraan, bukan dana APBD,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti besarnya beban subsidi yang selama ini ditanggung Pemprov, terutama di sektor transportasi. “Tarif Transjakarta Rp3.500, tapi subsidinya hampir Rp15.000 per orang. Jadi harus ada strategi yang bisa menutup selisih itu,” ungkapnya.

Pramono memastikan, meski dilakukan efisiensi besar-besaran, program prioritas yang menyentuh masyarakat kurang mampu tidak akan terganggu. 

“Program yang membantu warga tidak mampu tidak akan kami ganggu sama sekali. Itu komitmen kami,” tandasnya.

---

Editor: Redaktur TVRINews