TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak lagi bisa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Karena itu, berbagai skema pembiayaan kreatif disiapkan untuk mendukung target Jakarta menjadi kota global yang berdaya saing.
Pramono menegaskan, Pemprov DKI tengah memperkuat strategi pembiayaan pembangunan melalui berbagai instrumen inovatif guna mewujudkan Jakarta sebagai kota global.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Investor Daily Roundtable di Main Hall Bursa Efek Indonesia (IDX), Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juni 2026.
Kemudian Pramono mengatakan, kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta selama lima tahun ke depan diperkirakan mencapai Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada APBD.
"Target kami Jakarta masuk Top 50 Global City pada 2030 dan Top 20 Global City pada 2045. Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta dalam lima tahun ke depan mencapai sekitar Rp1.064 triliun. Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus membuka berbagai sumber pendanaan baru agar pembangunan tetap berjalan secara optimal," ujar Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip tvrinews.com dari laman Pemprov DKI Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Menurutnya, seiring perpindahan ibu kota negara, Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai pusat ekonomi, bisnis, investasi, dan inovasi. Untuk itu, Pemprov DKI menyiapkan pembiayaan bagi 14 proyek strategis dengan nilai sekitar Rp657 triliun, di antaranya pembangunan Jakarta Sewerage System, pengembangan MRT sepanjang 62,1 kilometer, LRT sepanjang 57,8 kilometer, serta lebih dari 100 program menuju kota global.
Pramono menjelaskan, APBD kini diposisikan sebagai pengungkit investasi dan kolaborasi. Berbagai alternatif pembiayaan pun disiapkan, mulai dari obligasi daerah, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), naming rights, climate finance, optimalisasi aset, pembiayaan melalui BUMD, investasi swasta, corporate social responsibility (CSR), hingga pendanaan pemanfaatan ruang.
Selain itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan Jakarta Collaboration Fund sebagai wadah yang mempertemukan investor, lembaga keuangan, dunia usaha, dan mitra pembangunan dalam satu ekosistem pembiayaan.
Pramono menilai langkah tersebut menjadi semakin penting karena Transfer ke Daerah (TKD) untuk Jakarta pada 2026 turun sekitar Rp16 triliun atau 59,47 persen, dari Rp27,5 triliun menjadi Rp11,15 triliun. Meski demikian, ia memastikan berbagai program prioritas, seperti MRT, LRT, Transjabodetabek, pengendalian banjir, penyediaan hunian, hingga pelayanan publik tetap akan berjalan.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, Pemprov DKI juga menyiapkan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk membiayai berbagai proyek prioritas, termasuk pembangunan transportasi, rumah sakit, sekolah, rumah susun, infrastruktur sumber daya air, pengendalian banjir, dan gedung pemerintahan.
Pramono menegaskan seluruh skema pembiayaan akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, hal tersebut didukung oleh fundamental ekonomi Jakarta yang terus tumbuh positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,59 persen pada triwulan I 2026 serta raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama sembilan tahun berturut-turut.
"Kami ingin memastikan seluruh pembiayaan dikelola secara transparan, akuntabel, dan tidak mengorbankan layanan dasar masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan investor terhadap Jakarta akan semakin kuat," ucapnya.
