Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan tanggul di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara, tidak akan mengganggu aktivitas nelayan.
Hal itu disepakati setelah pertemuan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, perusahaan terkait, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Kemarin sudah ada pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, perusahaan yang mendapat izin membangun tanggul laut itu, dan Kementerian KKP. Disepakati bahwa aktivitas nelayan tetap bisa dilakukan dengan leluasa,” ujar Pramono di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu, 14 September 2025.
Pramono menyebut perusahaan juga diminta menyalurkan program tanggung jawab sosial (CSR) bagi nelayan sekitar. Menurutnya, langkah itu diharapkan menciptakan hubungan saling menguntungkan.
Baca Juga: Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Lokasi Pasca Banjir di Bali
“Perusahaan diminta memberikan CSR kepada para nelayan. Dengan begitu, prinsipnya ada simbiosis mutualisme antara nelayan, perusahaan, dan Pemprov DKI. Lokasi itu nantinya juga akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta,” katanya.
Sebelumnya, video viral pada Rabu, 10 September 2025 memperlihatkan tanggul beton sepanjang sekitar 2–3 kilometer di pesisir Cilincing. Dalam video, warga menyebut tanggul itu mengganggu jalur melaut hingga membuat nelayan harus memutar lebih jauh.
Dalam keterangan unggahan video tersebut, tanggul disebut dibangun untuk kepentingan tongkang dan penampungan batu bara sebuah perusahaan di kawasan Marunda, Jakarta Utara.
Menanggapi hal itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta menegaskan tanggul tersebut bukan bagian dari proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
“Tanggul tersebut bukan bagian dari proyek atau pekerjaan Tanggul NCICD,” jelas Kepala Bidang Pengendalian Rob dan Pengembangan Pesisir Pantai Dinas SDA DKI Jakarta, Ciko Tricanescoro.
Editor: Redaktur TVRINews