TVRINews, Jakarta
Gerakan memilah sampah di Jakarta terus meluas dan mulai diterapkan masyarakat dari tingkat RT dan RW. Hingga awal Agustus 2026, pelaksanaan gerakan pilah sampah di Ibu Kota telah mencapai 23,14 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, gerakan tersebut semakin masif karena telah menjadi bagian dari kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Deklarasi Nasional Peluncuran Perlindungan Sosial bagi Sektor Informal Persampahan Indonesia di RDF Plant Rorotan, Jakarta Utara, Senin, 10 Agustus 2026.
"Karena ini sudah menjadi gerakan, saya yakin di mana-mana sekarang sudah bergemuruh untuk itu. Sampai dengan bulan Agustus awal, pilah sampah di Jakarta sudah 23,14 persen," kata Pramono dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 10 Agustus 2026.
Meski terus berkembang, Pramono mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam penerapan gerakan pilah sampah. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan sampah oleh perusahaan swasta.
Menurutnya, terdapat perusahaan swasta yang mengelola sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) dengan menarik biaya kepada pelaku usaha. Namun, sampah yang dikumpulkan justru dibuang di lokasi yang tidak memiliki izin sehingga berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.
Pemprov DKI Jakarta kemudian memberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5 juta kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran. Jika pelanggaran kembali dilakukan, izin usaha perusahaan tersebut akan dicabut.
Pramono juga meminta perusahaan yang melanggar aturan diumumkan kepada masyarakat agar proses pengelolaan sampah dapat diketahui secara transparan.
"Sekarang saya minta yang seperti ini diumumkan kepada publik nama perusahaannya, dapat sampahnya dari mana, kenapa dibuang ke sana, dan sebagainya," ucapnya.
Fasilitas Pengelolaan Sampah Terus Bertambah
Pramono menambahkan, penerapan gerakan pilah sampah turut didukung dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah di berbagai wilayah Jakarta.
Saat ini, tercatat ada 2.247 unit bank sampah yang tersebar di Ibu Kota. Selain itu, Pemprov DKI memiliki 31 TPS 3R dengan kapasitas produksi sekitar 100 hingga 150 ton sampah per hari.
Menurut Pramono, peningkatan fasilitas dan partisipasi masyarakat membuat penanganan sampah di Jakarta semakin baik. Padahal, sebelumnya pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola sekitar 9.000 ton sampah yang dihasilkan setiap hari.
"Penanganan sampah di Jakarta yang dulu tidak terbayangkan bahwa setiap hari bagaimana menangani 9.000 ton sampah di Jakarta ini, alhamdulillah sekarang ini bisa tertangani menjadi lebih baik," pungkasnya.
