Foto: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tersimpan di Bank Jakarta.
Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang biasanya meningkat signifikan menjelang akhir tahun.
“Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun milik Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen," ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Oktober 2025.
"Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran APBD-nya biasanya mengalami pelonjakan di akhir tahun,” tambah dia.
Ia menjelaskan, fenomena tersebut merupakan pola rutin yang terjadi setiap tahun. Sebagai perbandingan, Pramono menyebutkan bahwa pada akhir tahun 2023, lonjakan pembayaran APBD mencapai Rp16 triliun, sementara pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.
“Biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Karena itu, dana yang saat ini masih mengendap akan digunakan untuk membayar program dan proyek Pemprov DKI, terutama di akhir November dan Desember,” jelasnya.
Gubernur memperkirakan kebutuhan pembayaran di akhir tahun ini akan berada pada kisaran yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni antara Rp16 triliun hingga Rp18 triliun.
Selain itu, Pramono juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar segera mentransfer tambahan dana sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI Jakarta guna mendukung kebutuhan pembiayaan di penghujung tahun anggaran.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pendapatan daerah DKI tahun ini telah melampaui target yang ditetapkan.
Editor: Redaktur TVRINews