TVRINews, Manokwari
Puluhan orang yang menamakan diri komunitas anti korupsi, Selasa, 14 Maret 2023 kemarin mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Papua Barat di Manokwari.
Guna mendesak hasil audit BPK, terhadap sejumlah temuan yang terindikasi korupsi di Papua Barat segera diekspos sebelum pergantian pejabat di Provinsi Papua Barat dilakukan.
Massa yang datang membawa sejumlah spanduk itu sempat berorasi di depan kantor BPK, sebelum akhirnya perwakilan massa dipersilahkan untuk menyerahkan berkas tuntutan mereka ke BPK RI untuk ditindaklanjuti sehingga berbagai kasus yang sedang diaudit bisa dilimpahkan untuk proses hukum terhadap orang-orang yang terindikasi korupsi.
Baca Juga: Aksi Massa Tuntut Kinerja Gubernur Papua Barat Daya Batal Digelar
Penanggung jawab demo markus yenu mengatakan kehadiran massa Komunitas Anti Korupsi ke BPK RI tidak lain hanya sebagai bentuk dorongan dan dukungan kepada BPK untuk bisa mempercepat audit keuangan terkait sejumlah kasus yang berpotensi merugikan negara dan harus diekspos ke publik agar masyarakat tahu dan proses hukumnya bisa lebih terang benderang.
Salah satu yang mendapat atensi para pendemo adalah kasus hibah dana KONI Papua Barat yang kini ditangani Polda Papua Barat karena ulah dari oknum tertentu telah berdampak kepada banyak orang, terutama atlet dan para pekerja olahraga yang terlibat langsung di event PON Papua.
Baca Juga: Anggaran Pilkada Rohul 2024 Membengkak
Sebagaimana diketahui indikasi korupsi dana hibah di tubuh KONI Papua Barat yang kini ditangani Polda Papua Barat tahun 2019-2021 mencapai 20 Miliar Rupiah.
Para pendemo juga mendesak BPK untuk segera mengekspos audit perhitungan kerugian negara dari kasus kasus yang ditangani. Sebelum pelantikan pejabat di lingkungan Pemda Provinsi Papua Barat yang direncanakan dalam waktu dekat.
