Penulis: Ridho Dwi Putranto

---

TVRINews, Jakarta 

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di ibu kota.

“Semua hal harus diawasi, harus dilihat,” ujar Pramono dalam Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP Tahun 2025 di Auditorium Gandhi, Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 22 Oktober 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan BPKP memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan bersih.

“Kalau pemerintahan itu mau berjalan baik, maka peran BPKP itu sentral sekali. Semua hal harus diawasi, harus dilihat, dan harus dicermati oleh BPKP,” tuturnya seusai acara.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa dirinya secara langsung meminta keterlibatan BPKP dan aparat penegak hukum di lingkungan Balai Kota.

Langkah ini, kata Pramono, dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan serta meningkatkan transparansi di setiap lini pemerintahan daerah.

“Saya termasuk yang meminta kepada BPKP di semua tingkatan, agar keterlibatan BPKP maupun aparat penegak hukum di Balai Kota benar-benar dijalankan. Itu memang saya yang meminta,” tegasnya.

Ia juga menilai, kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan BPKP akan membawa dampak positif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel.

“Transparansi dalam tata kelola pemerintahan merupakan kunci utama membangun Jakarta yang lebih baik. Saya yakin kolaborasi dan kerja sama yang baik antara Pemprov DKI dengan BPKP akan membawa manfaat besar, bukan hanya bagi Jakarta, tapi juga bagi Indonesia secara keseluruhan,” pungkasnya.

---

Editor: Redaktur TVRINews