Penulis: Chairil Ansyorie
TVRINews, Jakarta
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran krusial dalam memastikan pembangunan nasional berjalan efektif dan merata hingga ke daerah.
Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharwal, menegaskan hal tersebut saat Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 April 2026.
“Kami juga bekerja dengan pemerintah daerah untuk menguji solusi, mendorong inovasi, dan memperkuat kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” ucap Gita Sabharwal.
Ia menilai, dalam sistem desentralisasi Indonesia, DPD RI memiliki posisi strategis karena memastikan kebijakan pembangunan sesuai dengan kondisi nyata di daerah.
“Keberagaman tantangan di berbagai wilayah membutuhkan pemahaman mendalam agar setiap kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan,” terang Gita Sabharwal.
Menurutnya, visi pembangunan nasional dalam Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat bergantung pada implementasi di tingkat daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program.
PBB, lanjut Gita, turut mendukung agenda tersebut melalui kerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, termasuk menghadirkan keahlian teknis, solusi berbasis ilmu pengetahuan, serta pengalaman global.
“Kolaborasi dilakukan bersama kementerian dan lembaga untuk mendukung perumusan kebijakan, mobilisasi sumber daya, serta pelaksanaan program dalam skala besar. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah difokuskan pada pengujian solusi, inovasi, dan penguatan kapasitas guna mempercepat pencapaian SDGs,” paparnya.
Di sektor pertanian, Gita menyebut lebih dari 90 persen petani kecil masih menghadapi tantangan produktivitas rendah dan dampak cuaca ekstrem. Untuk menjawab Asta Cita 2 tentang ketahanan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) menjalankan program di Jawa Timur dan Lampung.
Program tersebut memperkenalkan pertanian cerdas iklim, seperti irigasi tenaga surya, varietas tahan kekeringan, dan benih padi biofortifikasi.
“Upaya ini meningkatkan pendapatan perdesaan dan memperkuat sistem pangan, dengan proyeksi menjangkau hampir setengah juta petani,” terang Gita.
Pada sektor kelautan dan energi, sekitar 800 ribu kapal nelayan kecil masih bergantung pada bahan bakar fosil. Di Maluku Utara, United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkenalkan kapal nelayan hibrida tenaga surya serta sistem rantai dingin berbasis energi surya.
“Hasilnya, ketergantungan bahan bakar berkurang dan kehilangan pasca-panen menurun hingga 30 persen,” ujarnya.
UNDP juga mengembangkan jaringan listrik mini tenaga surya di desa terpencil di Kalimantan Tengah, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini menurunkan biaya energi rumah tangga hampir setengahnya dan melibatkan peran perempuan dalam pengelolaan.
Dalam sektor pendidikan, Gita menyoroti masih adanya anak yang tidak bersekolah di sejumlah daerah.
Menjawab Asta Cita 4 tentang pembangunan sumber daya manusia, United Nations Children's Fund (UNICEF) bekerja sama dengan pemerintah di Sulawesi Selatan untuk mengembalikan anak ke sekolah melalui pendekatan terintegrasi.
“Model ini kemudian diadopsi dan diperluas di Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, dengan lebih dari 33.000 anak kembali bersekolah,” ucap Gita Sabharwal.
Editor: Redaktur TVRINews