TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang bagi santri berprestasi dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan beasiswa pendidikan ke luar negeri melalui program Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027.
Program tersebut disiapkan sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memutus rantai ketidakberuntungan antargenerasi, termasuk bagi kalangan santri yang ingin memperdalam ilmu agama di luar negeri.
Pramono menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Ia mengatakan, program beasiswa tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik baik. Kesempatan itu juga terbuka bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan agama ke sejumlah negara, seperti Mesir dan Arab Saudi.
"Kalau tahun depan LPDP DKI Jakarta sudah bisa kita gulirkan, saya berkeinginan bahwa sebagian digunakan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai prestasi akademis yang bagus untuk bisa bersekolah ke luar negeri, apakah itu ke Mesir, ke Saudi Arabia, dan sebagainya, yang intinya adalah untuk memperdalam belajar agama," ujar Pramono, Rabu, 11 November 2026.
Menurut Pramono, Pemprov DKI Jakarta akan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pusat dalam menyiapkan mekanisme seleksi dan pelaksanaan program tersebut. Pemprov juga membuka peluang memberikan bantuan peningkatan kompetensi bahasa bagi calon penerima beasiswa.
"Dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan, kita bekerja sama dengan LPDP Pusat, tetapi secara khusus untuk Jakarta yang akan saya bangun adalah sistemnya. Maka betul-betul keluarga tidak mampu menjadi prioritas, termasuk kalau harus mendapatkan bantuan kompetensi bahasa dari Pemerintah DKI Jakarta, kami akan berikan bantuan untuk itu," jelasnya.
Selain beasiswa pendidikan ke luar negeri, Pramono juga membuka peluang perluasan program Sekolah Swasta Gratis hingga mencakup lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren.
Namun, perluasan program tersebut tetap akan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Pemerintah DKI Jakarta mulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis. Dan mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren," ungkapnya.
Pramono menegaskan, sektor pendidikan, termasuk pendidikan agama, tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemutihan Ijazah, Sekolah Swasta Gratis, hingga rehabilitasi gedung sekolah.
Ia juga menyinggung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 yang mencapai 85,05 atau tertinggi secara nasional. Capaian tersebut, menurutnya, menjadi salah satu indikator perkembangan kualitas pembangunan manusia di Ibu Kota.
Dalam kesempatan yang sama, Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, mengapresiasi dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional di Balai Kota.
Ia menilai, penggunaan Balai Agung sebagai lokasi kegiatan menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat, khususnya komunitas pendidikan keagamaan.
"Hari ini saya kira kita luar biasa diberikan tempat yang luar biasa karena ini simbol masyarakat Jakarta. Beliau ini sudah memberikan kita tempat untuk kedua kalinya," kata Muhyidin.
Sementara itu, Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif, mengajak para santri untuk mengaktualisasikan nilai perjuangan para ulama dalam menjawab tantangan zaman, terutama di bidang pendidikan dan pembangunan bangsa.
Ia mengingatkan kembali Resolusi Jihad yang disampaikan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 sebagai landasan perjuangan yang perlu terus diwujudkan dalam kehidupan masa kini.
"Kalau dulu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari telah menyampaikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, hari ini kita sebagai santri kiai punya kewajiban untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam konteks kekinian," ujar Samsul.
Samsul berharap, dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap pendidikan santri dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak generasi muda dari kalangan pesantren memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dan kelak berkontribusi sebagai pemimpin di berbagai bidang.
"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda DKI Jakarta atas fasilitasi dan dukungannya. Insyaallah kerja sama ini terus kita kembangkan agar membawa kemaslahatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat," pungkasnya.
