
Foto: Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung
Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews, Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membuka sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) baru di Ibu Kota menyusul semakin menipisnya ketersediaan lahan pemakaman. Dari total lebih dari 80 TPU yang tersebar di Jakarta, sekitar 60 di antaranya telah penuh dan tidak lagi bisa menampung jenazah baru tanpa sistem tumpang.
“Maka saya meminta untuk dibuka TPU-TPU baru yang memungkinkan. Sekarang ini sedang dilakukan oleh Dinas Pertamanan juga Pemakaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada,” ujar Pramono dalam keterangan yang dikutip, Kamis, 23 Oktober 2025.
Menurutnya, keterbatasan lahan pemakaman menjadi masalah serius yang dihadapi kota besar seperti Jakarta. Karena itu, pemerintah daerah tengah mencari solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan ruang pemakaman bagi warga.
“Ini problem nyata yang harus segera diatasi. Kami sedang berupaya mencari lokasi yang memungkinkan untuk membuka TPU baru,”ucapnya.
Berdasarkan data Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, sembilan dari 16 TPU di wilayah tersebut telah penuh. TPU yang sudah tidak bisa lagi menampung jenazah baru meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko.
Kepala Seksi Jalur dan Pemakaman Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Selatan, Arwin Adlin Barus, mengatakan keterbatasan lahan tersebut membuat sebagian jenazah harus dialihkan ke TPU lain yang masih memiliki kapasitas. Sementara TPU seperti Menteng Pulo I, II, dan III, Jeruk Purut, Tanah Kusir, Cidodol, Kampung Kandang, Srengseng Sawah, dan Pasar Minggu kini sudah terisi lebih dari 95 persen.
“Kami terpaksa menerapkan sistem pemakaman tumpang sebagai solusi utama menghadapi keterbatasan lahan TPU di Jakarta Selatan,” kata Arwin.
Kondisi ini menambah urgensi langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas atau membuka TPU baru. Selain mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pemakaman, kebijakan tersebut juga diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi tata kelola lahan di wilayah padat penduduk seperti Jakarta.
Editor: Redaksi TVRINews