Pramono Anung: Jakarta Hadapi Peran Baru Setelah IKN Jadi Ibu Kota Politik
Penulis: Nisa Alfiani
TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan menjadi pusat ibu kota politik mulai tahun 2028, sementara Jakarta tetap akan berfungsi sebagai ibu kota negara.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keputusan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang resmi diberlakukan pada 30 Juni 2025.
"Dengan istilah ibu kota politik, maknanya bisa beragam. Saya yakin Pak Gubernur Lemhannas juga bisa menjelaskan bahwa proses pemindahan pemerintahan ini tidak akan dilakukan secara penuh pada tahun 2028," ujar Pramono saat menyampaikan sambutan pada kunjungan kelas Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Pramono menjelaskan bahwa pada tahun 2028, diperkirakan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif akan mulai beroperasi di IKN. Namun, aktivitas bisnis dan sebagian besar urusan administratif pemerintah diperkirakan masih akan berpusat di Jakarta.
Karena itu, Pramono mengimbau jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersiap menghadapi perubahan yang akan datang.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta tetap ditetapkan sebagai ibu kota negara dan diarahkan menjadi kota global yang inklusif dengan identitas budaya Betawi sebagai ciri khas utama. Penguatan budaya Betawi akan diterapkan di berbagai wilayah di Jakarta.
“Nantinya, papan nama, batas kecamatan, dan batas wilayah kota akan dihiasi dengan simbol-simbol khas Betawi, sesuai dengan amanat undang-undang,” ujar Pramono.
Meski demikian, ia memastikan bahwa penguatan identitas budaya Betawi tidak akan menghilangkan karakter multikultural yang melekat pada Jakarta.
Pramono juga menyoroti pentingnya transformasi sosial guna mengurangi kesenjangan ekonomi yang masih terasa di Jakarta. Walaupun rasio gini menunjukkan penurunan, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin masih cukup nyata.
“Mayoritas orang kaya yang tercatat membayar pajak berada di Jakarta, namun masalahnya adalah banyak warga kurang mampu juga tinggal di sini,” tuturnya.
Editor: Redaktur TVRINews