Penulis: Fityan

---

TVRINews – Jakarta

Data Korupsi KPK Jadi Acuan Kemenkeu Pertimbangkan TKD, Soroti Suap BPK Sorong-Meranti hingga Jual Beli Jabatan. Komisi Antirasuah: Semangat Sama Dorong Good Governance.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan penuh untuk mempererat kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh lini pemerintahan, khususnya di daerah.

Penegasan ini disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo yang secara terbuka menggunakan data dari lembaga antirasuah tersebut untuk menyoroti sejumlah kasus korupsi daerah yang memicu keraguan dalam alokasi Transfer ke Daerah (TKD).

Kasus-kasus yang disinggung Menkeu Purbaya mencakup isu sensitif seperti suap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Sorong, Papua, dan Meranti, Riau, hingga praktik jual beli jabatan.

Jubir KPK, Budi Prasetyo, memastikan kedua lembaga memiliki visi yang sejalan dalam perbaikan sistem.

“Tentunya KPK bersama Kementerian Keuangan punya semangat yang sama untuk mendorong perbaikan tata kelola secara terus menerus,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/10).

Budi menekankan bahwa KPK siap membantu dorongan Menkeu Purbaya untuk membenahi tata kelola demi kepentingan publik.

 "Artinya masyarakat ini menjadi target sasaran kita untuk kita berikan pelayanan untuk kita siapkan, kita sediakan pembangunan yang betul-betul bisa mendorong, meningkatkan kesejahteraan dan juga tingkat sosial ekonomi," tegasnya, menambahkan bahwa kasus korupsi di daerah menjadi 'pekerjaan rumah' yang harus segera tuntas. "Sehingga prinsip-prinsip good governance ini bisa betul-betul diterapkan di seluruh pemerintah daerah."

Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (20/10), Menteri Purbaya mengungkapkan keraguannya untuk memperbesar anggaran TKD, menyusul temuan KPK bahwa penyelewengan kekuasaan masih marak.

“Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, dari suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” ujar Purbaya.

Menkeu juga menyoroti rendahnya hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2024 yang rata-rata skor nasionalnya masih 71,53, di bawah target 74. Lebih mengkhawatirkan, Purbaya menyebut seluruh pemerintah daerah (Pemda) masih masuk kategori rentan atau zona merah.

"Jadi ini memang belum aman. KPK bilang sumber risikonya masih itu-itu aja, jual beli jabatan, gratifikasi, intervensi pengadaan, padahal kalau itu enggak diberesin semua program pembangunan bisa bocor di tengah jalan," ungkap Purbaya saat itu.

---

Editor: Redaksi TVRINews