TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyepakati sinergi strategis untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Rakyat, serta transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Komitmen bersama tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta.
Dalam pertemuan itu, salah satu fokus pembahasan utama menyangkut kesiapan lahan pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia (UI). Gus Ipul menyampaikan bahwa lahan yang disiapkan mencapai luas kurang lebih delapan hektare dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang masuk wilayah administrasi Jakarta.

“Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari hutan kota UI,” kata Gus Ipul dikutip pada Selasa 17 November 2026.
Guna merealisasikan rencana pembangunan tersebut, Gus Ipul menjelaskan perlunya koordinasi lanjutan terkait kesiapan administrasi serta penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak Universitas Indonesia.
“Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat. Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI,” ujarnya.
Ia pun menaruh harapan agar proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar serta rampung dalam waktu dekat, sehingga pembangunan fisik Sekolah Rakyat dapat segera dieksekusi.
“Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pertemuan tersebut turut membahas rencana perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta. Melalui skema ini, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi agar lahan yang tersedia dapat dioptimalkan guna mendukung operasional Sekolah Rakyat.
“Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya,” kata Gus Ipul.
Pada sektor perlindungan sosial, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga bersepakat menjalin kolaborasi dalam pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) berbasis Perlinsos Digital.
Langkah kolaboratif ini akan diwujudkan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, hingga pilar-pilar sosial. Nantinya, unsur kewilayahan dan pilar sosial tersebut akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos guna mendampingi proses pemutakhiran data dan registrasi ulang bansos secara digital.
Selain dua agenda utama tersebut, kedua belah pihak juga mematangkan rencana pelaksanaan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.










