Foto: Pemprov DKI Jakarta
Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Melalui kolaborasi internasional dengan Busan Film Commission, Jakarta bersiap menghadirkan layanan terpadu bagi sineas lokal maupun mancanegara
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat langkah untuk mentransformasi Ibu Kota menjadi "Jakarta Kota Sinema" melalui penguatan kolaborasi internasional. Upaya ini ditandai dengan kunjungan delegasi Busan Film Commission ke Balai Kota Jakarta pada 9–10 April 2026.
Kedatangan delegasi yang dipimpin oleh President Asian Film Commission Network (AFC Net), Kang Sung Kyu, disambut langsung oleh Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem industri perfilman di Jakarta.
Pembentukan Jakarta Film Commission
Wagub Rano Karno menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk segera membentuk Jakarta Film Commission. Wadah ini diproyeksikan sebagai layanan terpadu (one-stop service) yang memudahkan sineas lokal maupun mancanegara dalam memproduksi karya mereka di Jakarta.
Foto: Pemprov DKI Jakarta
“Jakarta punya potensi besar sebagai pusat industri kreatif. Kehadiran Jakarta Film Commission nantinya diharapkan menjadi pintu masuk layanan terpadu yang memudahkan sineas untuk berkarya di Jakarta,” ujar Rano Karno, dikutip Selasa, 14 April 2026.
Selain layanan perizinan, Pemprov DKI Jakarta juga berencana bergabung dalam jaringan internasional Asian Film Commission Network (AFC Net).
Keanggotaan ini, kata Rano, dinilai akan membuka akses produksi internasional, promosi destinasi syuting, hingga kerja sama produksi bersama (co-production) lintas negara.
Sinergi Lintas Sektor dan Peninjauan Lokasi
Dalam rangkaian kunjungannya, delegasi Busan Film Commission turut meninjau sejumlah titik penting ekosistem seni Jakarta, di antaranya Institut Kesenian Jakarta (IKJ) dan Taman Ismail Marzuki (TIM). Peninjauan ini bertujuan untuk menjajaki peluang pengembangan talenta dan penguatan ruang kreatif.
Rano Karno menambahkan, keberhasilan Jakarta menjadi kota perfilman sangat bergantung pada sinergi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dukungan dari berbagai sektor diperlukan mulai dari penyederhanaan perizinan, optimalisasi aset lokasi milik pemerintah, pengaturan lalu lintas, hingga aspek keamanan.
“Pertukaran pengalaman dengan Busan memberikan banyak pembelajaran. Salah satunya pentingnya memulai dari layanan dasar, seperti penyediaan lokasi syuting yang mudah diakses,” kata Rano.
Visi Jakarta Menuju Kota Global
Lebih lanjut, Rano Karno memandang industri film bukan sekadar sektor ekonomi, melainkan medium strategis untuk membangun identitas kota dan menggerakkan pariwisata. Inisiatif ini juga menjadi bagian dari visi besar menyambut usia ke-500 tahun Jakarta.
"Melalui kolaborasi internasional dan penguatan sinergi lintas sektor, kami optimistis Jakarta segera bertransformasi menjadi kota global yang tidak hanya menjadi lokasi produksi, tetapi juga pusat pertumbuhan industri perfilman yang berkelanjutan," tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta menargetkan Jakarta Film Commission dapat segera beroperasi guna menghadirkan ekosistem yang kondusif bagi para sineas untuk membawa cerita tentang Jakarta ke panggung dunia.
Editor: Redaksi TVRINews