Penulis: Redaksi TVRINews

---

TVRINews, Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian tarif bus Transjakarta yang selama dua dekade terakhir tetap berada di angka Rp3.500. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut langkah ini perlu dilakukan menyusul adanya tekanan terhadap kapasitas fiskal daerah.

Menurut Syafrin, pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) berdampak langsung terhadap kemampuan Pemprov Jakarta dalam memberikan subsidi bagi tarif Transjakarta. 

“Begitu ada pemotongan DBH, tentu ini berpengaruh terhadap kapasitas fiskal Jakarta. Oleh sebab itu, memang perlu dilakukan penyesuaian untuk tarif Transjakarta,”kata Syafrin dalam keterangan yang dikutip, Minggu, 2 November 2025.

Ia menjelaskan, tarif transportasi di Jakarta saat ini tergolong paling murah dibandingkan wilayah sekitarnya seperti Bogor. 

“Kalau di Bogor, tarifnya Rp5.000 sekali naik, dan kalau berpindah angkot harus bayar lagi. Tapi di Jakarta, dengan Rp3.500, masyarakat bisa berpindah antar-koridor Transjakarta tanpa biaya tambahan,” jelasnya.

Syafrin mencontohkan, penumpang dari Cakung menuju Kalideres hingga Joglo cukup membayar Rp3.500 saja. 

“Artinya, tarif itu sudah mencakup 91,8 persen wilayah yang dilayani Transjakarta,” imbuhnya.

Menanggapi hasil survei Kementerian Perhubungan yang menyebut warga Jabodetabek menghabiskan hingga 30 persen pendapatan untuk transportasi, Syafrin menilai kondisi tersebut tidak berlaku bagi warga Jakarta.

“Kalau kita hitung, dengan tarif Rp3.500 untuk sekali jalan, pulang pergi Rp7.000 per hari dikali 25 hari kerja, totalnya tidak sampai Rp200.000 per bulan. Dengan UMP Jakarta Rp5,3 juta, biaya itu bahkan di bawah 10 persen dari pendapatan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, angka 30 persen tersebut lebih mencerminkan kondisi penduduk suburban yang bekerja di Jakarta. 

“Jadi sebenarnya survei itu menggambarkan wilayah Jabodetabek secara keseluruhan, bukan hanya Jakarta. Karena itu, Pak Gubernur mendorong perluasan layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek untuk mengisi celah konektivitas antarkota,” tuturnya.

Dengan rencana kajian tarif ini, Pemprov DKI berupaya menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan layanan transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan.

---

Editor: Redaktur TVRINews